Whistleblowing System Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Published on: October 21, 2014

Filled Under: Best Practices

Views: 1347

Kementerian Keuangan adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kementerian Keuangan telah meluncurkan aplikasi whistleblowing Indonesia sejak tahun 2011 sebagai salah satu sarana untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho menyatakan bahwa whistleblowing system dikembangkan sesuai dengan komitmen Kementerian Keuangan memerangi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikembangkan dengan empat keunggulan, yaitu : kerahasiaan sang pelapor sangat dijaga dan dipastikan aman; kemudahan akses dan cepat; integrasi dan pelaporan dioperasikan seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang dimonitor oleh Inspektorat Jenderal; dan kemudahan para pelapor untuk memonitoring sejauh mana laporan mereka ditindak lanjuti. (sumber: Tempo.com)
Whistleblowing system yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan juga merupakan salah satu best practice pada instansi pemerintahan dan merupakan yang pertama ada di lembaga kementerian negara RI.

Siapa saja yang dapat melaporkan pelanggaran?

Yang dapat melaporkan pelanggaran berasal dari pihak internal maupun masyarakat luas pengguna layanan Kementerian Keuangan sebagai pihak eksternal.

Saluran pelaporan yang dikembangkan:

Pelaporan disampaikan melalui website yang khusus dikembangkan untuk memudahkan pengaduan dari pihak internal dan pihak eksternal yang mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Jenis pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

  • Korupsi
  • Kolusi
  • Nepotisme
  • Kecuraangan
  • Penipuan
  • Penggelapan aset
  • Pembocoran informasi
  • Pencurian
  • Pembiaran melakukan pelanggaran
  • Perbuatan melanggar kebijakan dan kode etik

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Comments are closed.